Ketua Nasdem Dairi Nasib SihombingDampingi Warga Aksi, Minta Pelaku Perambah Hutan Ditangkap
Ketua Partai Nasdem Kabupaten Dairi Nasib Sihombing Meminta para pelaku Perambahan hutan di Kabupaten Dairi segera di ungkap secara keseluruhan tanpa terkecuali.
Hal itu disampaikannya usai mendampingin masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Petani Untuk Keadilan (APUK) melakukan aksi didepan kantor Bupati Dairi, Selasa (1/11/2022).
Anggota DPRD dari Partai Nasdem itu sepakat jika para pelaku perambahan hutan harus segera di ungkap tanpa terkecuali jika memang terbukti melanggar aturan.
“Terkait perambahan hutan, kami DPRD akan berkordinasi dengan APH terlebih dengan Kapolres Dairi siapa saja yang melanggar semua akan ditindak tanpa tebang pilih”, tegasnya.
Terkait tuntutan masyarakat saat melakukan aksi didepan kantor DPRD dan kanto bupati dari, nasib mengatakan susah meneruskan apa yang menjadi tuntutan masyarakat.
“Yang pertama yang menjadi tuntutan masyarakat kabupaten Dairi yang datang menyampaikan aspirasi hari ini pada sejatinya kami telah menyampaikan kepada pemerintah kabupaten Dairi maupun pemerintah pusat melalui ketua DPRD”, tambahnya.
DPRD kabupaten Dairi tidak memiliki wewenang namun siap menampung segala aspirasi masyarakat.
“Kalau masalah perijinan itu adalah otoritas dari pemerintah pusat, kita hanya dapat menyampaikan, meneruskan apa yang menjadi tuntutan masyarakat kabupaten Dairi hari ini”, sebutnya.
“DPRD adalah tempat menyampaikan aspirasi yang wajib hukumnya kami terima segala bentuk persoalan yang ada dimasyarakat kabupaten Dairi”, imbuhnya lagi.
Ratusan warga dari Kecamatan Parbuluan dan Kecamatan Silima Pungga – Pungga yang tergabung dalam Aliansi Petani Untuk Keadilan (APUK) lakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD dan kantor Bupati Dairi di Jalan S.M Raja Sidikalang, Kabupaten Dairi pada Selasa (1/11/2022) untuk menolak kehadiran PT. DPM dan PT. Gruti.
Kehadiran perusahan DPM di Silima Pungga – Pungga dan PT. Gruti di Parbuluan dinilai tidak memihak kepada petani.
Justru menurut massa, kehadirannya akan membuat hasil produksi pertanian menjadi menurun karena alih fungsi lahan. Lantas hal itu di khawatirkan akan membuat krisis pangan di Kabupaten Dairi.
Bupati Dairi Eddy Berutu saat menemui massa mengatakan, Persoalan PT. DPM dan PT. GRUTI Pemkab Dairi tidak bisa hanya memandang satu sisi saja.
“Saya tidak boleh melalui garis yang di tetapkan pemerintah, saya susah terima tentu akan saya telaah, nanti saya akan bersurat dan setelah itu saya tunggu petunjuk dari atasan”, ucap Eddy Berutu.
Saat di tanya kepada siapa Bupati Dairi berpihak, apakah kepada DPM, PT. Gruti atau masyarakat dirinya menjawab tidak bisa memilih.
“Warga negara itu ada beberapa macam, bapak presiden mengatakan kita harus bersama – sama. UMKM kita lindungi, Perusahaan kita lindungi, individu kita lindungi, hak – Hak adat kita lindungi”, ucapnya.
“Perusahan juga warga negara, dia juga punya hak – hak, jadi saya harus lihat semua. Kalau dia melanggar kita tindak. Anda tidak bisa paksa saya memilih, saya pilih yang sesuai dengan ketentuan, antara lain Amdal, itu Amdal di putuskan oleh kementrian, oke terimakasih”, Pungkas Eddy.
